INSTARA.ID, TANJUNG SELOR – DPD Serikat Buruh Perjuangan Indonesia Kalimantan Utara membuka posko pengaduan menjelang peringatan Hari Buruh Internasional. Posko tersebut difungsikan untuk menampung berbagai aspirasi pekerja serta kelompok masyarakat kecil di wilayah Tanjung Selor dan sekitarnya.
Langkah ini diambil guna memetakan persoalan ketenagakerjaan dan sosial yang dinilai masih membebani kehidupan buruh serta masyarakat. Sejumlah elemen seperti petani, nelayan, mahasiswa, hingga pelaku usaha kecil turut menyampaikan berbagai keluhan melalui posko tersebut.
Namun hingga kini, kehadiran pemerintah daerah maupun legislatif di lokasi posko masih belum terlihat. Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan karena masyarakat berharap adanya perhatian langsung dari para pemangku kebijakan terhadap aspirasi mereka.
Perwakilan serikat buruh, Joko, menegaskan kegiatan ini tidak hanya fokus pada isu pekerja formal. “Kami akan memperingati May Day sekaligus memperjuangkan tuntutan buruh dan masyarakat kecil dari berbagai sektor,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejumlah persoalan krusial yang muncul berasal dari sektor transportasi hingga tenaga kerja alih daya. “Masalah seperti sopir truk kehilangan pendapatan dan sistem outsourcing menjadi perhatian utama kami,” katanya.
Para sopir truk di Bulungan dilaporkan terdampak kebijakan penutupan aktivitas tambang galian C yang mengurangi muatan angkutan. Dampak tersebut menyebabkan penurunan pendapatan harian bagi pekerja yang bergantung pada distribusi material bangunan di wilayah tersebut.
Selain itu, sistem kerja outsourcing dinilai masih merugikan pekerja karena adanya pemotongan upah oleh pihak perantara. Serikat buruh meminta pemerintah mengambil langkah tegas agar pekerja dapat menerima hak pendapatan secara utuh tanpa potongan.
“Yang datang justru masyarakat kecil, sementara pemerintah dan DPRD belum terlihat di posko ini,” tegas Joko. “Kami berharap ada respons nyata agar persoalan yang disampaikan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak berwenang,” lanjutnya.
Isu lain yang mencuat meliputi konflik agraria, kebijakan penataan ruang, hingga pembangunan infrastruktur yang belum merata. Masyarakat pesisir dan wilayah terpencil mengeluhkan keterbatasan akses layanan dasar yang berdampak pada kesejahteraan mereka.
Sebagai tindak lanjut, serikat buruh menyiapkan puluhan tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi puncak peringatan May Day. “Kami ingin adanya komitmen tertulis dari pemerintah agar tuntutan ini tidak berhenti pada aksi semata,” pungkasnya.
