INSTARA.ID, TANJUNG SELOR — Pemerintah Kabupaten Bulungan menegaskan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pemeriksaan interim Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025 oleh BPK.
Kegiatan entry meeting audit tersebut berlangsung di Gedung Tenguyun Kantor Bupati Bulungan pada Selasa sepuluh Februari 2026.
Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan bahwa pemeriksaan interim memiliki makna strategis dalam tata kelola keuangan daerah.
Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting memastikan laporan keuangan disusun secara akuntabel dan transparan sesuai ketentuan berlaku.
“Pemeriksaan ini merupakan kewajiban pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan tahun anggaran 2025,” ujar Syarwani.
Ia menegaskan audit tersebut bukan sekadar agenda rutin, melainkan tahapan menuju pemeriksaan lebih mendalam berikutnya.
Bupati meminta seluruh kepala perangkat daerah dan BUMD berpartisipasi aktif selama audit berlangsung.
Keterlibatan semua unsur dinilai akan memperlancar proses verifikasi dokumen yang dilakukan tim pemeriksa BPK.
“Saya mengharapkan peran aktif perangkat daerah maupun BUMD saat pemeriksaan dilaksanakan,” katanya menekankan pentingnya sinergi bersama.
Ia menyebut koordinasi intensif sangat dibutuhkan agar setiap permintaan data dapat dipenuhi secara cepat dan tepat.
Selain itu, Syarwani mengingatkan pentingnya kesiapan administrasi sebelum memasuki tahap pemeriksaan rinci.
Setiap pengelola kegiatan dan pengelola barang diminta memastikan dokumen pendukung telah lengkap serta tersusun sistematis.
“Seluruh laporan pada masing-masing satuan kerja harus disiapkan sebelum pemeriksaan lebih detail dilakukan,” ucapnya tegas.
Ia meminta tanggung jawab penuh dari pejabat teknis agar tidak terjadi keterlambatan penyampaian data.
Bupati juga mengingatkan proses audit dapat berlangsung cukup lama hingga mendekati perayaan Idulfitri.
Karena itu, perangkat daerah diminta menjaga kesiapan personel apabila auditor membutuhkan klarifikasi tambahan sewaktu-waktu.
“Koordinasi internal harus dimaksimalkan termasuk kehadiran langsung pengelola kegiatan saat diperlukan,” katanya kepada seluruh peserta pertemuan.
Ia menekankan respons cepat akan membantu kelancaran proses pemeriksaan secara menyeluruh dan profesional.
Pemerintah daerah menyatakan terbuka terhadap saran serta rekomendasi yang diberikan oleh BPK Perwakilan Kalimantan Utara.
Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah ke depan.
“Kami menyadari laporan keuangan tentu belum sepenuhnya sempurna dan masih membutuhkan perbaikan,” ujarnya.
Ia berharap pemeriksaan berjalan lancar hingga tahap akhir sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.
