TANJUNG SELOR, INSTARA.ID – Wakil Bupati Bulungan Kilat memimpin monitoring pembangunan infrastruktur di Tanjung Palas dan Tanjung Palas Utara pada Rabu pagi hari tersebut. Peninjauan tersebut memastikan pekerjaan yang menggunakan anggaran daerah memenuhi spesifikasi teknis, kualitas, ketepatan waktu, serta kebutuhan masyarakat setempat secara optimal.
Kilat meninjau sejumlah proyek bersama Asisten II Setkab Bulungan Errin Wiranda, Kepala DPUPR Adriani, serta tim teknis terkait langsung lapangan. Rombongan mengecek perkembangan fisik proyek sekaligus berdiskusi dengan kontraktor dan konsultan pengawas mengenai pelaksanaan pekerjaan di setiap lokasi lapangan.
“Semua pekerjaan harus berjalan sesuai ketentuan, sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang,” ujar Kilat. “Ketepatan waktu harus berjalan bersama kualitas pekerjaan, karena pembangunan cepat tidak berarti jika hasilnya mudah mengalami kerusakan nantinya,” tegasnya.
Di Tanjung Palas, tim memantau peningkatan jalan dan penanganan longsoran ruas Simpang Poros Salimbatu–Sei Urang senilai Rp8,3 miliar tersebut langsung. Pemantauan berlanjut di Tanjung Palas Utara dengan mengevaluasi sejumlah pekerjaan jalan dan pembangunan box culvert pada beberapa desa wilayah setempat.
“Setiap kendala lapangan harus segera dilaporkan agar penyelesaiannya tidak terlambat dan kemudian menghambat keseluruhan pekerjaan,” kata Kilat kepada pelaksana langsung. “Jangan mengejar persentase progres dengan mengorbankan kualitas, sebab masyarakat membutuhkan infrastruktur yang aman dan dapat digunakan secara berkelanjutan secara,” tambahnya.
Pekerjaan yang dipantau meliputi semenisasi jalan lingkungan Karang Agung, peningkatan Jalan Kelubir, Jalan Liliana–Aspiragus, serta pengaspalan Desa Pimping setempat langsung. Tim juga memeriksa pembangunan box culvert untuk memastikan setiap pekerjaan memenuhi kebutuhan konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat antarwilayah secara optimal.
“Pemerintah daerah akan mengevaluasi pekerjaan secara ketat apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kontrak secara langsung,” ungkap Kilat. “Konsultan pengawas dan DPUPR harus menjalankan pengawasan secara konsisten agar setiap potensi masalah dapat segera ditemukan dan ditangani langsung,” lanjutnya.
Pengawasan pembangunan menjadi penting karena jalan dan jembatan mendukung mobilitas warga, distribusi logistik, serta hubungan antarkawasan di Bulungan wilayah tersebut. Pemkab Bulungan memastikan pemantauan lapangan berlangsung untuk menjaga penggunaan anggaran tetap efektif, transparan, tepat sasaran, dan menghasilkan infrastruktur berkualitas daerah.
“Setiap rupiah anggaran harus memberikan hasil yang jelas, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara nyata langsung,” tutur Kilat. “Kami ingin seluruh proyek menghasilkan infrastruktur andal yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat dan perkembangan wilayah Bulungan secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Melalui monitoring tersebut, pemerintah daerah memperkuat pengawasan terhadap proyek agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai target dan ketentuan yang berlaku ada. Langkah ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemkab Bulungan menghadirkan infrastruktur berkualitas yang mendukung konektivitas, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi masyarakat lokal.
