INSTARA.ID, TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menggelar peluncuran pemutakhiran data dan kartu layanan penyandang disabilitas secara resmi. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan pada Kamis tujuh Mei lalu.
Dalam kegiatan tersebut, Kabupaten Bulungan ditetapkan sebagai contoh pembelajaran pengembangan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas di Kalimantan Utara. Program kartu layanan yang dikembangkan pemerintah daerah dinilai berhasil memperluas akses sosial bagi kelompok penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Acara dihadiri berbagai unsur pemerintah, organisasi disabilitas, serta perwakilan lembaga nasional dan internasional terkait pembangunan inklusif masyarakat. Hadir pula Wakil Duta Besar Australia, Komisi Nasional Disabilitas, serta perwakilan Bappenas dalam kegiatan tersebut.
Kepala DPPPAPPKB Bulungan, Andriana, menjelaskan program tersebut lahir melalui proses pendampingan panjang bersama komunitas disabilitas setempat. “Selama kurang lebih tiga tahun kami membangun pendekatan berbasis pemberdayaan agar penyandang disabilitas lebih percaya diri,” ujarnya.
Ia menyebut pemerintah daerah sebelumnya menghadapi kendala dalam proses verifikasi dan pendataan penyandang disabilitas secara menyeluruh. “Karena keterbatasan sumber daya, kami melibatkan organisasi pendamping untuk membantu pendataan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat,” katanya.
Melalui kolaborasi bersama Yayasan Faqih Hasan Center, pemerintah kemudian memperkenalkan Kartu Disabilitas Bulungan sebagai identitas layanan inklusif. Pendekatan tersebut berhasil mendorong penyandang disabilitas lebih terbuka dalam melaporkan kondisi dan kebutuhan mereka kepada pemerintah daerah.
Program tersebut terus berkembang melalui dukungan sektor usaha yang memberikan berbagai bentuk konsesi pelayanan kepada pemegang kartu layanan. Potongan harga transportasi speedboat menjadi salah satu bentuk dukungan awal dari pelaku usaha terhadap kelompok disabilitas dan lansia.
Andriana menjelaskan program transportasi inklusif kemudian berkembang menjadi KAYAN TRADISIAN yang menjangkau lebih banyak penerima manfaat. “Program ini bukan hanya membantu penyandang disabilitas, tetapi juga kelompok lansia dalam memperoleh layanan transportasi lebih terjangkau,” jelasnya.
Kolaborasi selanjutnya melibatkan pelaku UMKM, pusat perbelanjaan, hingga sektor perhotelan melalui program layanan inklusif daerah secara bertahap. Potongan harga yang diberikan pelaku usaha dinilai mampu meningkatkan partisipasi sosial sekaligus memperkuat ekosistem pelayanan masyarakat inklusif.
“Pendekatan kemitraan seperti ini membuktikan pelayanan inklusif tidak selalu bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah,” tegas Andriana. “Kami berharap model layanan dari Bulungan dapat berkembang lebih luas hingga tingkat nasional bahkan internasional,” pungkasnya.
