INSTARA.ID, TANJUNG SELOR—Keluhan peternak kambing di daerah Bulungan terus muncul. Prosedur pengiriman ternak ke luar kabupaten dianggap semakin mahal dan memakan waktu. Kebijakan tersebut dianggap tidak menguntungkan peternak kecil dan berpotensi menghancurkan peternakan rakyat, yang selama ini berfungsi sebagai sumber ekonomi keluarga.
Peternak harus melakukan karantina kesehatan hewan untuk setiap kambing yang dikirim ke luar daerah. Ini termasuk pengambilan sampel darah oleh petugas dari Dinas Peternakan, yang kemudian dikirim ke laboratorium pemeriksaan di Banjarmasin. Peternak sepenuhnya bertanggung jawab atas semua biaya yang terkait dengan karantina, pemeriksaan kesehatan, dan pengiriman sampel.
Permasalahannya adalah bahwa proses pemeriksaan kesehatan tersebut tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga mahal. Untuk peternak kecil yang hanya menjual satu atau dua ekor kambing, biaya administrasi dan kesehatan seringkali tidak sebanding dengan nilai jual ternak. Kondisi ini diperparah dengan kewajiban menanggung biaya pakan tambahan, transportasi, dan risiko kehilangan barang karena pengiriman yang tertunda.
Bukan perusahaan besar, kami hanya peternak kecil. Biaya cukup besar untuk mengirim satu atau dua ekor kambing. Tidak ada waktu lagi untuk menunggu. Seorang peternak yang enggan disebutkan namanya mengeluh, “Kalau terus begini, usaha kami bisa mati pelan-pelan.”
Problemnya adalah proses pemeriksaan kesehatan itu tidak hanya memakan waktu yang lama tetapi juga mahal. Biaya administrasi dan kesehatan seringkali tidak sebanding dengan nilai jual ternak bagi peternak kecil yang hanya menjual satu atau dua ekor kambing. Kondisi ini menjadi lebih buruk karena Anda harus membayar pakan tambahan, biaya transportasi, dan takut kehilangan barang karena pengiriman yang tertunda.
Kami hanya peternak kecil, bukan perusahaan besar. Mengirim satu atau dua ekor kambing cukup mahal. Kami tidak dapat menunggu lagi. “Kalau terus begini, usaha kami bisa mati pelan-pelan,” kata seorang peternak yang enggan disebutkan namanya.
Peternak lainnya mengalami masalah yang sama. Mereka percaya bahwa sistem pengiriman ternak saat ini lebih menguntungkan perusahaan berskala besar daripada peternak kecil. Mereka percaya bahwa peternak kecil tidak memiliki dana untuk membayar biaya dan prosedur yang berlapis. Akibatnya, banyak peternak harus menunda penjualan ternak mereka atau bahkan memilih menjual ternak mereka dengan harga lebih rendah di pasar lokal.
Para peternak mengeluh tentang kurangnya infrastruktur dari pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan fasilitas laboratorium kesehatan hewan. Hingga saat ini, laboratorium pemeriksaan yang lebih dekat belum tersedia, sehingga sampel ternak harus dikirim ke luar daerah dengan biaya yang mahal.
Mereka berpendapat bahwa kondisi saat ini menunjukkan ketidakpedulian kebijakan terhadap sektor peternakan rakyat, meskipun usaha peternakan kecil memainkan peran penting dalam menjaga ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan.
Peternak menuntut pemerintah daerah dan dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan pengiriman ternak. Mereka berharap prosedur disederhanakan, layanan dipercepat, dan subsidi atau fasilitas pendukung diberikan kepada peternak kecil.
Kami hanya menginginkan aturan yang adil. Tidak boleh ada lagi peternak kecil yang menjadi korban sistem yang tidak efisien. Salah seorang peternak mengatakan bahwa usaha peternakan rakyat dapat gulung tikar jika pemerintah tidak segera bertindak.
Para peternak berharap para pemangku kebijakan memperhatikan aspirasi ini agar sektor peternakan rakyat tidak hancur karena regulasi baru.
