Wakapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Yusuf membuka penelitian strategis Puslitbang Polri di Gedung Rupatama Bharadaksa Mapolda Kaltara pada kegiatan tersebut.
Kegiatan itu menghadirkan pejabat utama Polda Kaltara serta tim peneliti Mabes Polri untuk menggali berbagai persoalan strategis kewilayahan setempat.
Tim penelitian dipimpin Kombes Pol A Widihandoko dengan melibatkan Moch Nurhasim dari BRIN sebagai narasumber eksternal utama kegiatan.
Peneliti juga menghadirkan Budi Triyanto sebagai sekretaris tim untuk mendukung pengumpulan data dan pembahasan selama agenda penelitian berlangsung.
“Penelitian ini penting karena kondisi Kaltara memiliki karakteristik khusus sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga,” ujar Yusuf.
Ia menilai data kewilayahan dapat membantu Polri menyusun kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan serta tantangan lapangan daerah perbatasan tersebut.
Tim Puslitbang Polri mengkaji optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi melalui aspek sumber daya, pola pikir personel, serta penguatan kelembagaan internal.
Penelitian tersebut juga membahas optimalisasi peran Polri dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis menuju pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat penerima manfaat.
“Pemberantasan korupsi membutuhkan sumber daya matang, kelembagaan kuat, serta integritas personel yang menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan tugas,” tegas Yusuf.
Menurutnya, penguatan integritas harus berjalan bersamaan dengan peningkatan kemampuan personel agar upaya pemberantasan korupsi menghasilkan dampak nyata secara berkelanjutan.
Polda Kaltara turut menyiapkan masukan mengenai pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis, terutama terkait distribusi hingga wilayah terpencil dan perbatasan.
“Polri berkomitmen mengawal distribusi Makanan Bergizi Gratis agar tepat sasaran sampai pelosok dan perbatasan sebagai investasi menuju Indonesia Emas,” kata Yusuf.
Penelitian tersebut berlangsung melalui pengumpulan data dan Focus Group Discussion untuk menggali pengalaman, kendala, serta kebutuhan satuan kewilayahan secara langsung.
Tim peneliti memanfaatkan masukan tersebut untuk memahami kondisi lapangan dan menyusun gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan tugas Polri di wilayah Kaltara.
“Data lapangan dan aspirasi satuan kewilayahan akan menjadi bahan penting untuk menyusun rekomendasi kebijakan berdasarkan kondisi nyata,” jelas Widihandoko.
Hasil penelitian nantinya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, penegakan hukum, serta kontribusi sosial kepolisian secara lebih efektif.
Puslitbang Polri menargetkan hasil penelitian menghasilkan rekomendasi ilmiah berbasis data yang dapat mendukung peningkatan kinerja institusi secara menyeluruh di wilayah.
Rekomendasi tersebut diharapkan membantu kepolisian memperbaiki strategi pemberantasan korupsi sekaligus memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah di daerah.
Kegiatan penelitian strategis ini menjadi ruang bagi Polda Kaltara menyampaikan kondisi lapangan secara langsung kepada tim peneliti Mabes Polri.
Masukan dari wilayah perbatasan diharapkan memperkaya penyusunan kebijakan kepolisian sehingga pelaksanaannya lebih adaptif terhadap karakteristik setiap daerah Indonesia.
