INSTARA.ID, TANJUNG SELOR—Kementerian Transmigrasi menerima usulan dari Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat (SR). Proses pembebasan lahan yang berada di wilayah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi saat ini merupakan satu-satunya langkah menuju implementasi program tersebut. Menurut Mahmuddin, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan, Sekolah Rakyat adalah program pemerintah pusat yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah kabupaten hanya dapat mengusulan dan menyediakan lahan.
Untuk Sekolah Rakyat, otoritas berada di tingkat provinsi. Menurut Mahmuddin kepada Radar Kaltara pada Kamis (15/1), pemerintah Kabupaten Bulungan melalui bupati hanya mengusulkan pembebasan lahan kepada Menteri Transmigrasi karena status lahannya masuk HPL. Ia menyatakan bahwa Pemkab Bulungan telah menyiapkan dua lokasi untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Usulan tersebut telah disampaikan langsung kepada Kementerian Transmigrasi.
Menurutnya, ada dua lokasi yang direncanakan di Bulungan yang sudah diusulkan ke Menteri Transmigrasi. Saya sendiri mendampingi Bapak Wakil Gubernur ke Jakarta untuk menyampaikan usulan tersebut. Mahmuddin menjelaskan bahwa lokasi pertama berada di kawasan Kilometer 12 dan memiliki luas sekitar 4,9 hektare. Lokasi kedua berada di Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Tanjung Palas Utara, dan memiliki luas sekitar 7,8 hektare. Kementerian saat ini memiliki semua dokumen usulan. Singkatnya, “Tinggal menunggu proses pembebasan lahan agar statusnya bersih dan jelas.”
Menurutnya, tidak ada hambatan dari segi dana untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Anggaran untuk pembangunan dibuat oleh Kementerian Sosial. Mahmuddin menegaskan bahwa tidak ada masalah dengan anggaran pembangunan. Kemensos sudah siap, tinggal menunggu kesiapan lahan. Selain itu, ia mengatakan bahwa Pemkab Bulungan juga telah berkolaborasi erat dengan Kemensos mengenai langkah-langkah pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Bahkan, pembelajaran dijadwalkan dimulai tahun ini.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kemensos, dan tahun ini mulai masuk tahapan proses pembelajaran,” katanya. Mahmuddin mengatakan bahwa konsep untuk mendirikan Sekolah Rakyat akan mengubah kondisi lahan dengan memanfaatkan bangunan yang sudah ada atau membangun fasilitas baru. Namun, pemerintah pusat memiliki kendali penuh atas sumber daya manusia (SDM), sarana, dan prasarana. Menurutnya, “Pemda Bulungan hanya menyiapkan lahan. Untuk rekrutmen tenaga pendidik maupun peserta didik dilakukan langsung oleh pusat, meskipun tetap terbuka untuk umum.”
Selain itu, ia menyatakan bahwa, berdasarkan data kesejahteraan sosial, prioritas akan diberikan kepada siswa yang termasuk dalam kategori desil I, yang berarti mereka sangat miskin, dan desil II, yang berarti mereka miskin. Pemerintah daerah tidak dapat merinci berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk membangun Sekolah Rakyat, kata Mahmuddin. Dia menyimpulkan, “Kami berharap proses pembebasan lahan ini segera tuntas agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu di Bulungan. Namun, kami tidak mengetahui rincian karena anggaran ini langsung ditangani pemerintah pusat.”