INSTARA.ID, TANJUNG SELOR—Peran strategis program bantuan sosial di Kabupaten Bulungan terus ditunjukkan. Sekitar 3.800 kepala keluarga (KK) akan disasar oleh Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2025, dengan anggaran tahunan sebesar Rp26 miliar untuk bantuan sosial. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bulungan, Mahmuddin, menjelaskan bahwa PKH sepenuhnya merupakan program pemerintah pusat dan diserahkan ke daerah untuk melaksanakannya, terutama dalam hal memantau dan mendanai penerima manfaat.
“Untuk PKH di Bulungan tahun 2025, jumlah penerima sekitar 3.800 KK. Program ini kebijakan pusat, sementara daerah berperan dalam pengawasan dan validasi data,” kata Mahmuddin, Rabu (14/1). Mahmuddin menyatakan bahwa pemerintah daerah tidak menyalurkan dana, melainkan memastikan bantuan diberikan tepat sasaran, karena anggaran pendampingan dan bantuan Program Keluarga Harapan sepenuhnya berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos).
“Pemerintah daerah hanya mengawasi dan menerima laporan pelaksanaan di lapangan. Anggaran dan pendampingannya langsung dari Kemensos.” Selain PKH, orang-orang di Bulungan juga memiliki akses ke Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembako, yang merupakan program nasional dan difasilitasi oleh Dinsos Bulungan untuk mendampingi mereka. Mahmuddin menambahkan, “Selain PKH, ada program sembako. Ini juga program pusat, dan kami di daerah membantu pendampingannya.”
Data menunjukkan bahwa anggaran untuk PKH di Bulungan mencapai sekitar Rp16 miliar per tahun, dengan Program Sembako mencapai Rp10 miliar. Dengan demikian, total anggaran bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat mencapai sekitar Rp26 miliar pada tahun 2025. Menurutnya, angkanya relatif stabil dan tidak banyak berubah setiap tahunnya.
Mahmuddin menjelaskan bahwa jumlah penerima PKH terus berubah karena proses graduasi, yang menghapus partisipasi keluarga yang dianggap mampu secara ekonomi. PKH dapat meningkat, tetapi juga dapat menurun. Dia menyatakan bahwa jika mereka sudah mandiri, mereka akan dikeluarkan dan digantikan oleh warga yang lebih membutuhkan. Dinsos Bulungan mengusulkan agar jumlah penerima PKH meningkat sekitar 10% dari jumlah saat ini pada tahun 2026.
Mahmuddin berharap agar usulan ini disetujui dengan 10%, yang akan menambah 300 hingga 380 KK. Ia menjelaskan bahwa nilai PKH berbeda-beda tergantung pada berapa banyak uang yang diberikan kepada keluarga, seperti apakah ada orang tua, anak usia sekolah, atau ibu hamil. Terangnya, “Besaran bantuan sekitar Rp200 ribu per komponen. Jika dalam satu keluarga ada orang tua atau anak yang belajar di SD, SMP, atau SMA, maka nilainya akan menyesuaikan ketentuan.”
Selain itu, ia menegaskan bahwa bantuan dikirim langsung ke rekening setiap penerima langsung dari pemerintah pusat, bukan melalui pemerintah daerah. “Kami tidak menyalurkan dana. Bantuan langsung masuk ke rekening penerima. Pemerintah daerah hanya melakukan pengawasan.” Tingkat realisasi PKH di Kabupaten Bulungan diperkirakan tinggi sepanjang 2025. Mahmuddin mengatakan, “Penyalurannya sudah sekitar 95 persen.” RMeskipun demikian, masih ada beberapa tantangan di lapangan, terutama di daerah terpencil. Sebagian penerima bantuan masih kesulitan mendapatkan ATM dan layanan perbankan.
Ungkapnya, “Tidak semua kecamatan dan desa memiliki ATM. Jarak pengambilan cukup jauh, dan masih ada warga yang belum terbiasa menggunakan ATM.” Di masa mendatang, Dinsos Bulungan berharap bahwa layanan keuangan dapat lebih mudah diakses di semua desa, sehingga bantuan dapat didistribusikan dengan lebih aman dan efisien. Kami berharap suatu hari nanti semua wilayah akan memiliki akses ke layanan keuangan. Dia menyimpulkan, “Kami membutuhkan solusi yang aman dan mudah bagi masyarakat jika dititipkan.
